Muhammad Zikri Waldi: Saya, Pak Ketua, dan Beberapa SMS

Pada akhir desember lalu, menjelang tutup tahun tak seperti biasa tv one tidak menyiarkan acara diskusi yang kata karni ilyas sudah menjadi acara yang palin dinanti di Indonesia, Indonesia Lawyers Club. Mengganti acara yang tidak ada itu, tak tanggung-tanggung tv one tetap menyiarkan ILC itu hanya saja kali ini dalam format yang berbeda, catatan hukumakhir tahun ILC namanya kali ini. tak tanggung-tanggung pula acara ini dikemas eksklussive sekali, mungkin karena tamunya pejabat negara yang 'kelas I' semua.

Saya / Muhammad Zikri Waldi

sebagai penonton setia ILC saya pun tak lewatkan acara kala itu. bertepatan tanggal 29 desember 2011 itu, ternyata tamunya, luar biasa, adalah ketua DPR RI, Marzuki Ali.

Saya pada 20:07 – 29122011

Salam,. maf sebelumnya pak ! saya sdg menyaksikan siaran bpk di tvone, saya mau tanya sesuatu, pengunduran demi jabatan yang dilakukan bbrapa anggota DPR mnrut bpk spti apa ? patutkah itu ? salam hormat, dan trimakasih atas jawaban bapak.

Pak Ketua at 21:30 – 29122011

Kalau bicara UU, tdk ada yg dilanggar, kalau bicara etika maka itulah yang disebut tdk etis, krn blm menyelesaikan amanah yg diembannya, apabila kepercayaan itu melalui pemilihan.

Ada sebagian data saya hilang di bagian ini, intinya saya tanyakan kalau begitu mengapa tidak dibatasi saja dengan undang-undang agar perilaku yang dapat disebut tidak etis dari anggota dewan itu tidak terjadi, sehingga dengan begitu harapan rakyat (berdasarkan perolehan suara pemilu) terpenuhi dan kewibawaan / citra DPR sebagai lembaga negara terjaga karena anggotanya dijaga untuk berperilaku yang etis.

Pertanyaan itu seingat saya, bagaimana kalau pembatasan itu bahwa seorang anggota DPR tidak dapat berhenti dari keanggotaannya di DPR kecuali demi alasan yang tidak dapat dihindarkan lagi, semisal meninggal dunia, sakit berketerusan sehingga tiada mungkin yang bersangkutan melanjutkan kerja ke-DPR-annya ?, atau misalannya jika presiden memandang hanya satu-satunya orang yang dapat mengisi kabinetnya adalah orang tersebut, maka perlu penjelasan langsung dari DPR sebagai lembaga kepada rakyat sehingga tidak ada lagi kecurigaan bahwa menteri dari partai apalagi yang sedang anggota DPR adalah bukti nyata dari sesuatu yang selama ini dikenal sebagai ‘politik dagang sapi’ ?

Pak Ketua at 21:35 – 29122011

Dua2nya baik, tergantung niatnya saja

Saya pada 21:44 – 29122011

Jika benar seorang anggota itu menerima tawaran dan menjadi menteri, terjadilah PAW. nah, sekarang menurut bapak perlukah UU 27/2009, khususnya tentang PAW itu diperbaiki,?? Sehingga diharapkan PAW hanya terjadi untuk alasan2 yang bersifat ‘force majour’ atau diluar kemampuan manusia ??

Pak Ketua pada 21:57 – 29122011

Angg dpr lbh banyak sbg wakil partai, menteri juga wakil partai, relative tidak jauh beda

Saya pada 22:02 – 29122011

memang

Pak Ketua pada 22:03 – 29122011

Agak susah bicara sms, kapan2 kita ketemu

Saya pada 22:10 – 29122011

benar pak ??